POST HEGEMONY II : Nekolim Abad ke-21 Dibalik Politik Isu HAM - Sesi 5

V. Perubahan Makna dan Fungsi Negara

Sejak jatuhnya Soeharto yang diawali oleh gerakan reformasi yang dimotori kalangan elit didikan Amerika Serikat, secara sistematis terjadi perubahan-perubahan  makna dan fungsi dari negara dan elemen-elemen pendukungnya. Jika selama ini negara dimaknai sebagai institusi suci yang bakal menjadi wahana bagi rakyat untuk menjadi tempat berlindung dan tumpuan harapan mencapai cita-cita nasional mewujudkan masyarakat adil dan makmur, maka di era reformasi makna negara tidak lebih sebagai institusi legal yang berkedudukan tak lebih dari “subordinat” kekuatan kapitalisme global yang bertugas memberikan kemudahan-kemudahan bagi para pemilik kapital untuk berinvestasi dan mengembangkan usaha.

Sejak awal dihembuskannya wacana dan gerakan reformasi yang diikuti menyebarnya politik isu tunggal, usaha negara-negara kapitalisme Barat untuk memuluskan tatanan baru dunia yang disebut Soros a global open society berlangsung sangat sistematis di negara-negara dunia ketiga termasuk Indonesia. Melalui isu pelanggaran HAM, civil society, penegakan hukum, demokratisasi institusi militer yang merupakan garda terdepan negara-bangsa (nation-state) Indonesia dilemahkan. melalui isu yang sama ditambah isu good government dan clean government, institusi negara dilemahkan. Melalui isu yang sama ditambah isu gender, kalangan organisasi keagamaan sebagai centre power yang pendukung negara-bangsa Indonesia dilemahkan. Melalui isu otonomi daerah, konsep negara kesatuan yang berdasar Pancasila direformasi menjadi konfederasi meski formalnya tetap disebut NKRI.  Sejarah reformasi di Indonesia mencatat bahwa  segala sesuatu yang tidak seideal tatanan negara-negara Barat dianggap tidak manusiawi dan karenanya harus direformasi.   Demikianlah, Negara-bangsa (nation-state) yang disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia yang semula diproklamasikan sebagai negara yang berdaulat dan bebas aktif dalam menjalankan politik luar negeri itu, tanpa disadari  telah jatuh ke dalam sistem kapitalisme dunia; Indonesia menjadi tidak lebih dari sekedar lembaga legal di sebuah wilayah teritorial yang berfungsi utama mengamankan dan mengawal  kepentingan kapitalisme global yang  sekaligus dieksploitasi kekayaan alamnya.

Sebagaimana pandangan Tuathail & Dalby (1998) bahwa imperialisme modern  dioperasionalisasikan oleh  pertama, secara formal (formal geopolitics) lewat  lembaga-lembaga strategis, kelompok pemikir dan para akademisi; kedua, secara praktis (practical geopolitics) misalnya melalui kebijakan luar negeri, birokrasi dan lembaga-lembaga politik;  ketiga, secara umum (popular geopolitics) lewat  media massa, film, novel dan kartun, sekarang ini bisa dikatakan bahwa  Negara Kesatuan Republik Indonesia sesungguhnya telah menjadi ‘Negara Pinggiran’ (periphery) yang terjajah oleh Neo-imperialisme yang dilancarkan Negara-negara dunia pertama yang dimotori Amerika Serikat sebagai Negara Pusat (core).

 Sebagai konsekuensi logis dari terjadinya perubahan makna dan fungsi negara, maka elemen-elemen pendukung negara seperti aparat birokrasi, parlemen,  lembaga yudikatif, kamtib, dan hankam  pun praktis  berubah makna dan fungsinya mengikuti makna dan fungsi negara. Hal itu membawa akibat, aparat negara tidak lagi berpihak kepada rakyat   sebagaimana dimaksud para founding fathers penegak nation-state NKRI melainkan mengarahkan kiblat keberpihakan dan pengabdian kepada para pemilik kapital yang “menghidupi” mereka. Ini berarti, jika suatu saat rakyat  mengalami konflik dengan para pemilik kapital baik dalam masalah perburuhan, sengketa tanah garapan, pencemaran lingkungan, dan problem sosial yang lain, maka  secara praktis rakyat  akan berhadapan dengan aparat negara sebagai “abdi” para pemilik kapital. Sehingga dapat dikatakan, bahwa di era reformasi terjadi fenomena tragis yang sebelumnya tak pernah terbayangkan,  di mana tugas utama aparat negara – terutama polisi dan tentara – tidak lagi menjadi pelindung dan pengayom rakyat, sebaliknya justru mereka akan menjadi “musuh” vis a vis bagi rakyat yang terlibat konflik dengan para pemilik kapital.  

Fakta yang terkait dengan kenyataan hidup warga ‘negara-bangsa’ yang menyebut diri Indonesia, sebagaimana terpapar ini, tentunya menimbulkan tanda tanya besar bagi anak-anak bangsa yang sadar akan  realita tak terbantah tersebut. Pertama-tama, apakah para elit di tingkat lokal dan nasional yang berjiwa patriot memahami dan sadar akan kenyataan hidup yang dihadapi bangsa dan negaranya yang sudah jatuh ke dalam sistem Neo kolonialis-imperialis yang dimotori negara-negara kapitalis? Apakah mereka sadar jika selama ini para elit kaki tangan kapitalisme global telah  sengaja menyibukkan rakyat dengan isu-isu tunggal ciptaan kapitalisme global seperti demokratisasi, HAM, gender, civil society, lingkungan, hukum,  yang melemahkan negara di satu pihak sebaliknya memperkuat aktor non-pemerintah seperti LSM? Apakah mereka sadar bahwa Negara-bangsa NKRI yang berdasar Pancasila dan UUD 1945 telah lenyap sebagai idealita dan tinggal menjadi “papan nama” tak bermakna? Apakah mereka sadar bahwa NKRI yang telah lenyap itu telah gagal total  dalam mewujudkan harapan  rakyat atas cita-cita nasional yang diimpikan para Founding Fathers: ‘mencapai masyarakat yang adil dan makmur?’
Lanjut ke Sesi Terakhir => DISINI

Berlangganan update artikel terbaru via email:

0 Response to "POST HEGEMONY II : Nekolim Abad ke-21 Dibalik Politik Isu HAM - Sesi 5"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel