POST HEGEMONY II : Nekolim Abad ke-21 Dibalik Politik Isu HAM - Sesi 3

III. Nekolim  di Balik Topeng Globalisasi

Grafis karya seniman Turki Uğur Gallenkuş
Liberalisasi tatanan global, sedikitnya telah diprediksi oleh Alan Touraine seiring selesainya perang dingin antara blok Timur dan blok Barat. Alan Touraine dalam Two Interpretation of Social Change (1992) memprediksi bahwa di dalam dunia global,  akan terjadi perubahan besar di bidang sosial dan ekonomi, di mana dalam konteks sosial  konsep-konsep kehidupan sosial seperti integrasi, kesatuan, persatuan, nasionalisme, dan solidaritas akan tenggelam dalam realita sosial dan sekedar menjadi mitos,  karena kehidupan sosial menjadi tak lebih dari sebuah arus perubahan terus-menerus yang di dalamnya aktor-aktor individu maupun kolektif tidak lagi bertindak sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma sosial, akan tetapi mengikuti strategi masing-masing yang berperan di dalam proses perubahan (kapitalisme global), serta tidak dapat lagi sepenuhnya dikontrol oleh kekuasaan Negara. Itulah fenomena yang disebut pasar bebas atau menurut istilah George Soros a global open society.

Jean Baudrillard (1983)  memaparkan prediksinya bahwa di dalam konteks ekonomi yang mengarah ke pasar bebas – sebagaimana diprediksi Alan Touraine -- akan terjadi keterbukaan dan transparansi di mana setiap individu memiliki hak untuk berspekulasi dan mencari keuntungan di dalam ekonomi, di mana jaringan ekonomi global  dapat dimasuki oleh apa saja, siapa saja, di mana saja dan kapan saja  bahkan oleh berbagai lapisan masyarakat global yang anonym dan invisible, yang dapat berbuat apa pun sesuai keinginan mereka. Keadaan inilah yang dewasa ini sedang berlangsung sebagai fakta yang dengan sukarela atau terpaksa harus diterima oleh bangsa Indonesia, karena sudah menjadi bagian dari konstitusi negara yang memaksa pemerintah dan aparaturnya untuk menjalankannya sebagai keharusan fundamental

Di dalam buku berjudul Globalization Unmasked: imperialism in 21st century (2001), James Petras dan  Henry Veltmeyer secara kritis mengungkap bahwa fenomena globalisasi adalah isu yang  jelas-jelas lebih merugikan negara-negara berkembang dan sebaliknya menguntungkan secara besar-besaran negara-negara industri maju. Petras dan Veltmeyer  menjelaskan bahwa negara-negara berkembang dalam proses globalisasi itu  justru akan menjadi semakin miskin karena yang disebut  globalisasi itu adalah sebuah strategi negara-negara industri maju dalam  memecahkan kejenuhan pasar mereka  dengan mencari tempat-tempat penjualan bagi  barang-barang  yang sudah mengalami kesulitan di pasar dalam negeri negara-negara industri maju. Dengan demikian, di dalam proses  globalisasi itu akan terjadi sebuah imperialisasi secara tidak langsung atas negara-negara miskin oleh negara-negara industri maju.

Immanuel Wallerstein dalam buku A World Systems Reader: New Perspective on Gender, Urbanism, Cultures, Indigenous Peoples, and Ecology (2000) dalam teorinya  menjelaskan asal-usul dan proses kapitalisme, revolusi industri, dan hubungan yang rumit antara negara-negara Dunia Pertama, Kedua dan Ketiga dan peranan masing-masing dalam pertumbuhan kapitalisme dan industrialisasi, sampai pada dominasi dan hegemoni Dunia Pertama atas dunia Kedua dan Ketiga.   Wallerstein dalam teorinya menjelaskan  hubungan yang eksploitatif dan dominatif antara negara-negara pusat/ hegemon/ kapitalis/ imperialis sebagai core/center dengan negara-negara pinggiran yang dieksploitasi (periphery). Menurut Wallerstein,  sistem imperialisme dunia adalah sebuah sistem yang melembagakan dan melanggengkan struktur hegemoni dan hierarki negara-negara Dunia Pertama (core) dengan negara-negara Dunia Kedua dan Dunia Ketiga (periphery).

Negara Dunia Pertama yang  mempunyai tingkat distribusi dan produksi industri yang sangat tinggi, adalah negara terkuat, karena ia memiliki kelas borjuis yang kuat dan kelas pekerja yang besar. Sebaliknya, negara pinggiran memiliki tingkat produksi yang rendah (meski memiliki bahan mentah yang cukup), merupakan negara lemah, kelas borjuisnya kecil dan memiliki banyak petani. Hubungan antara negara pusat dan pinggiran bersifat hierarkis dan merupakan struktur dominasi dan eksploitasi (Chase-Dunn, 1998). Struktur hierarkis, dominatif dan eksploitatif itu, menurut Chase-Dunn,  merupakan komponen utama dari sistem dunia kapitalis saat ini. Dalam perspektif politik dominasi dan ketergantungan itulah, hubungan antar-negara sesungguhnya tidak bersifat equal, melainkan yang kuat akan mengeksploitasi dan mengakumulasi, sedang yang lemah sekedar men-suplai dan tergantung pada yang kuat. Itulah hakikat terdalam dari imperialisme yang tetap kuat sampai saat ini.

Wajah baru imperialisme  – yang diistilahkan Bung Karno sebagai Neokolonialisme Imperialis (Nekolim) --  menurut Peter Evans di dalam Dependent Development (1979)  memang mempesona. Dalam struktur politik, ia  dimanifestasikan dalam topeng pembungkus yang disebut  “demokratisasi”. Sedang dalam struktur ekonomi diwujudkan dalam topeng mengerikan  “globalisasi”. Semua negara, dipaksa dan didikte untuk menjadi demokratis dan menghormati HAM, paling tidak secara formal-prosedural. Semua negara dipaksa untuk membuka diri dalam sektor ekonomi karena globalisasi diasumsikan tidak mungkin dilawan. Padahal dalam kenyataan, apa yang disebut globalisasi sudah memperlihatkan wajah aslinya ketika IMF lewat paket-paket bantuan – dengan syarat yang ketat – memorak-porandakan sistem kapitalisme gaya Asia yang didengungkan akan membebaskan Asia dari berbagai ketergantungan ekonomi dan menjadi kawasan yang memiliki kekuatan raksasa yang mandiri dengan gaya ekonomi yang khas (John Naisbitt, 1996), di mana dengan intervensi bantuan-bantuannya pasca krisis moneter pada negara-negara Asia yang terkena krisis, IMF justru telah melegitimasi teori-teori ketergantungan (dependency theory) dalam hubungan antar ekonomi pada sistem kapitalisme global.

James O’Connor dalam The Meaning of Economic Imperialism (1981) mengemukakan bahwa globalisasi yang pada hakikatnya Neo Imperialisme itu sendiri  ditandai oleh dua hal pokok. Pertama, ia menuntut partisipasi aktif negara dalam hubungan ekonomi internasional. Negara imperialis tidak bisa secara mandiri atau bersama-sama mengimplementasikan kebijakan-kebijakan neo-kolonial tanpa ada dukungan kapitalisme negara (state capitalism) di pinggiran. Kedua, yang pertama dan utama, kebijakan neo-kolonial didesain untuk mencegah potensi independen negara pinggiran dalam melakukan konsolidasi politik dan sekaligus untuk mempertahankan ketergantungan negara pinggiran secara penuh dalam sistem kapitalisme dunia. Menurut Tuathail dan Dalby (1998), Neo Imperialisme diwujudkan dalam rekayasa dan skenario penguasaan secara tidak langsung wilayah suatu negara, karena  imperialisme modern itu dioperasionalisasikan; pertama, secara formal (formal geopolitics) melalui lembaga-lembaga strategis, kelompok pemikir dan para akademisi; kedua, secara praktis (practical geopolitic) misalnya melalui kebijakan luar negeri, birokrasi dan lembaga-lembaga politik; dan ketiga, secara umum (popular geopolitics) misalnya media massa, film, novel dan kartun, dsb.
Lanjut ke Sesi 4 => DISINI

Berlangganan update artikel terbaru via email:

0 Response to "POST HEGEMONY II : Nekolim Abad ke-21 Dibalik Politik Isu HAM - Sesi 3"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel