POST HEGEMONY II : Nekolim Abad ke-21 Dibalik Politik Isu HAM - Sesi 2

II. Liberalisme di Balik Topeng HAM

Grafis karya seniman Turki Uğur Gallenkuş 
Sebagaimana kalangan elit terdidik di negara-negara dunia ketiga, elit terdidik Indonesia, dengan terkagum-kagum memuji konsep-konsep isu tunggal yang dilontarkan Barat. Mereka terbius oleh konsep HAM dengan prinsip-prinsip yang katanya universal, di mana segala bentuk rasisme, etnosentrisme, religius fanatisme, dan diskriminasi harus dipandang sebagai tindakan yang menghambat pengembangan kesederajatan dan demokrasi, penegakan hukum dalam kerangka pemenuhan dan pemajuan HAM. Sebagaimana isu demokratisasi yang menjanjikan sistem kekuasaan dari-oleh-untuk rakyat, isu HAM menjanjikan egalitarianisme, humanisme, internasionalisme, pluralisme, dan liberalisme. Meski fakta membuktikan bahwa bangsa-bangsa Barat adalah pelanggar HAM terbesar sepanjang sejarah, namun elit terdidik Indonesia secara membuta menganggap isu tunggal HAM sebagai sesuatu yang sangat mulia dan karena itu harus diwujudkan ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui undang-undang.

 Dengan anggapan ideal yang membuta tentang kemuliaan konsep HAM yang diproduksi dan disebar-luaskan oleh elit di negara-negara kapitalisme Barat, para  elit terdidik Indonesia, tanpa kesadaran “geo-politik internasional” dan tanpa kesadaran jati diri sebagai bangsa beradab yang memiliki eksistensi sendiri, berusaha keras  mewujudkan isu-isu tunggal yang diproduksi negara-negara kapitalisme Barat itu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Demikianlah, dengan bangga elit terdidik Indonesia  yang sudah terhegemoni kerangka pemikirannya itu bergembira  ketika berhasil mengamandemen UUD 1945 sebagaimana pasal 28I ayat 2 yang berbunyi: “setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”

Bagi anak bangsa Indonesia yang sadar pada “geo-politik internasional” dan jati diri terhadap eksistensi bangsa dan negaranya di era global, wacana dan gerakan yang terkait isu tunggal HAM, civil society, demokratisasi, pluralisme, dan liberalisme justru  dipandang sebagai sebuah malapetaka yang cepat atau lambat akan membawa konsekuensi pada hilangnya esensi dan  eksistensi bangsa dan negaranya.  Sebab prinsip-prinsip HAM sebagaimana yang diwacanakan oleh negara-negara Barat dan sudah diwujudkan dalam konstitusi negaranya itu, pada dasarnya merupakan intisari dari gagasan “a global open society” yang menandai tatanan kehidupan liberal di era global sebagaimana dikemukakan George Soros, pebisnis dan spekulan  yang terbukti secara sengaja membuat terpuruk Indonesia ke dalam krisis moneter tahun 1997.

George Soros dalam buku berjudul On Soros: Staying Ahead of the Curve (1995) menyebutkan bahwa seiring meredanya ketegangan perang dingin (cold war) antara Barat dengan Timur yang ditandai  runtuhnya komunisme, terjadi fenomena global  tentang    bakal lahirnya tatanan baru yang disebut a global open society, yakni tatanan baru masyarakat dunia  yang dibangun di atas empat ciri utama: (1) effective competition, yaitu bentuk persaingan di mana situasi nilai dan peluang-peluang selalu berubah; (2) memaksimalkan kebebasan individual dengan membiarkan orang memasuki berbagai pilihan alternatif yang tersedia secara global; (3) hubungan sosial berdasar kontrak sosial di mana individu sebagai nucleus dari struktur masyarakat mengambang  secara global tanpa perlu akar tempat berpijak yang mengikat; (4) nilai-nilai hanyalah masalah pilihan seperti  orang memilih di tempat mana mau berinvestasi atau berspekulasi. Itulah definisi ‘masyarakat global yang terbuka’ yang dilontarkan George Soros sebagai representasi pemikiran kapitalis global; sebuah masyarakat bersifat trans-nasional yang tidak dibatasi ras, suku, budaya, bahasa, teritorial, agama; masyarakat terbuka yang hak-hak asasinya harus dilindungi oleh undang-undang di berbagai negara.

 Menurut Yasraf Amir Piliang (1995) tatanan baru yang disebut Soros dengan istilah a global open society ini, pada dasarnya adalah  manifestasi lain dari pandangan Adam Smith yang menganjurkan sebuah persaingan bebas kapitalisme, di mana setiap orang diharuskan menanamkan di dalam dirinya motif mencari keuntungan dan mengumpulkan kekayaan pribadi, karena kekayaan itu diperlukan untuk kesuksesan usaha dan kemakmuran bangsanya. Hanya saja era  yang disebut globalisasi adalah era liberalisasi berskala dunia di mana konsep-konsep lama tentang Negara, Bangsa, Komunitas Suku, Kepercayaan, Batas-batas Negara, Nasionalisme,  digantikan oleh tatanan baru global yang memberi kebebasan kepada individu sebagai akibat berkembang pesatnya teknologi informasi.

Konsep a global open society ini, secara esensial sangat bertolak belakang dengan semangat Civil Law yang mendasari Undang-undang Dasar 1945 sebagaimana dikehendaki para Founding Fathers yang menekankan pada kesukarelaan pribadi-pribadi untuk berkorban demi kepentingan umum yang lebih besar.  Namun demikian, karena elit terdidik Indonesia yang sudah terhegemoni kerangka pikirnya oleh prinsip-prinsip dan nilai-nilai Barat, menganggap semangat Civil Law dalam UUD 1945 tidak manusiawi dan karenanya harus diamandemen. Demikianlah,  melalui isu tunggal HAM yang menjamin kebebasan individu, akhirnya dengan segala konsekuensi-logisnya, semangat Civil Law itu diamandemen menjadi bersemangat Common Law yang lebih menekankan perlindungan terhadap individu.

Sebagai konsekuensi logis dari perubahan semangat Civil Law menjadi Common Law dalam UUD 1945, adalah terlindunginya secara hukum hak-hak dasar individu-individu yang ada di Indonesia dari diskriminasi dalam bentuk apa pun. Meski prinsip-prinsip bersemangat Common Law ini terlihat ideal, namun dalam penafsiran dan implementasi tidaklah demikian. Sebab sebagaimana pemaknaan individu di negara-negara kapitalisme Barat, yang harus dan wajib dilindungi secara hukum hak-hak dasarnya oleh negara adalah individu-individu yang memiliki kapital besar dan bukannya individu-individu gelandangan, kere, kaum fakir, miskin, dan pengemis tak berharta. Selain itu, dengan konsep a global open society itu, di era global individu-individu dari berbagai bangsa dapat bekerja, membuka usaha, bersaing bebas, berspekulasi, menanam modal, dan memiliki aset pribadi di negara mana pun tanpa bisa diganggu-gugat oleh hal-hal yang berkaitan dengan perbedaan ras, suku, budaya, agama, bahasa, teritorial, dsb. Inilah liberalisasi tatanan global yang berhasil dicapai oleh negara-negara kapitalisme Barat yang mengkonsep dan membiayai isu-isu tunggal seperti HAM, civil society, pluralisme, gender, hukum di negara-negara dunia ketiga.
Lanjut ke Sesi 3 => DISINI

Berlangganan update artikel terbaru via email:

0 Response to "POST HEGEMONY II : Nekolim Abad ke-21 Dibalik Politik Isu HAM - Sesi 2"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel